Bupati Tanah Bumbu Termuda Se-Indonesia Resmi Dilantik

Batulicin – Mardani H. Maming, SH dan Drs. H. Difriadi akhirnya resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Mahligai Bersujud Tanah Bumbu (20/09), acara berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

Melalui Rapat Istimewa DPRD Tanah Bumbu Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H. Rudy Ariffin atas nama Presiden Republik Indonesia resmi melantik pasangan DANI-DIFRI (DD) pemenang Pemilu tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Aturan / Regulasi Pemilukada

Dalam pemahaman Undang – Undang Pemilihan Umum atau Pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Maka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat PEMILUKADA adalah “Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang (Regulasi Pemilukada)

Undang Undang
Nomor		Tentang
12 Tahun 2008		Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
22 Tahun 2007		Penyelenggara Pemilihan Umum
11 Tahun 2006		Pemerintahan Aceh
34 Tahun 2004		Tentara Nasional Indonesia
32 Tahun 200		Pemerintahan Daerah
24 Tahun 2003		Mahkamah Konstitusi
2 Tahun 2002		Kepolisian Negara Republik Indonesia
43 Tahun 1999		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
31 Tahun 1999		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
1 Tahun 2009	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3 Tahun 2005	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
	UU Pemilukada Peraturan KPU Sumber : Komisi Pemilihan Umum



Peraturan Pemerintah (Regulasi Pemilukada)

Peraturan Pemerintah
Nomor	Tentang
19 Tahun 2010	Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
16 Tahun 2010	Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 Tahun 2009	Dukungan Kelancaran Penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
49 Tahun 2008	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
25 Tahun 2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
17 Tahun 2005	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6 Tahun 2005	Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam negeri
57 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
intruksi presiden
7 Tahun 2005	Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
UU Pemilukada Peraturan KPU Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Peraturan KPU (Regulasi Pemilukada)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor	Tentang
07 Tahun 2010	Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
06 Tahun 2010	Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
61 Tahun 2009	Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009
62 Tahun 2009	Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
63 Tahun 2009	Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
64 Tahun 2009	Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
65 Tahun 2009	Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
66 Tahun 2009	Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
67 Tahun 2009	Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
68 Tahun 2009	Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
69 Tahun 2009	Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
72 Tahun 2009	Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara
73 Tahun 2009	Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan CalonTerpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan
13 Tahun 2007	Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
	UU Pemilukada PP Pemilukada Sumber : Komisi Pemilihan Umum