Tanya Jawab Hukum Agraria


Hukum Agraria

By. Indah Ramadhany, SH.

——————Pertanyaan—————–

  1. Pada situasi pesatnya pertumbuhan pembangunan di segala bidang dewasa ini, nilai atau fungsi tanah merupakan nilai tersendiri yang selalu menarik perhatian.Kiranya masalah itu diketahui oleh para pemegang hak atas tanah .Investasi (usaha) disektor pertanahan yang menonjol dewasa ini ialah pembangunan industry perumahan, proyek-proyek jalan tol, dan proyek lainnya disamping usaha perorangan yang semua ini memerlukan lahan tanah yang cukup luas sehingga harga tanah terus meningkat. Kondisi perkembangan tersebut menghimbau kepada para pemegang hak atas tanah agar memiliki bukti hak atas tanahnya, yaitu sertifikat. Di pedesaan, masyarakat pemegang hak berlaku secara adat kebiasaan. Masalah sertifikat baru dimohonkan setelah diperhadapkan kepada peralihan hak atas tanah tersebut seperti jual beli gadai warisan, dll. Berbeda dengan kondisi di perkotaan, masalah sertifikat merupakan keharusan dimiliki pemegang hak. Mereka telah menyadari akan nilai ekonomis dari sertifikat yaitu sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan baik sebagai jaminan pinjaman maupun mempercepat proses pemindahan (jual beli dan sebagainya). Dari uraian tersebut kita harus mengetahui apakah sesungguhnya sertifikat tanah itu?

  2. Didalam pemberitahuan harian surat kabar sering kit abaca sertifikat palsu,kondisi ini dapat membingungkan kita, bagaimana hal itu terjadi dan apabila hal itu diperhadapkan kepada kita, apakah yang harus kita lakukan ?

  3. Si A menguasai sebidang tanah yang berasal dari warisan orang tuanya, ia belum membuat/mengurus/memohon sertifikat milik atas tanah itu. Si A ingin menjaminkan tanah tersebut karena butuh uang untuk anaknya yang kuliah, namun pemilik uang tidak mau karena si A belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Tindakan apakah yang harus dilakukan si A untuk memperoleh sertifikat tersebut ?

  4. Si A memiliki sebidang tanah berasal pembelian dari si B dalam bentuk hak girik/belum sertifikat. Ketika si A ingin menguruskan sertifikat ke kantor agraria ternyata diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama si C. Apakah yang harus dilakukan si A dalam menghadapi permasalahan tanah yang dikuasai tersebut?

  5. Di dalam pesatnya pembangunan dewasa ini kasus yang menyangkut pertanahan mengenai juga meningkat oleh oknum-oknum yang btidak bertanggung jawab. Hal itu terlihat karena ada lubang-lubang rawan yang belum dihayati oleh pemegang sertirfikat. Sasaran mereka biasanya orang-orang awan hukum dan mudah dikelabui. Contohnya si A mempunyai sertifikat tanah milik, ia membutuhkan uang Rp 2.000.000,- lalu menjaminkan sertifikat kepada si B. Dan si B dengan licik menjadikan blanko-blanko surat yang ditanda tangani oleh si A. Karena si A percaya dia mau akrena yang bersangkutan membutuhykan uang segera. Si A kemudian ingin membayar pinjamannya karena bunganya kepada si B dan setelah ditemui si B ternyata sertifikat tersebut telah dibalik namakan atas nama si B dan diaguhnkan sebagai jaminan kepada salah satu bank. Si A jadi bingung kemana dia harus mengadukan persoalannya dan apa yang harus dilakukannya?

  6. Si A menguasai sebidang tanah berasal dari orangtuanya, hak tanah masih dalam bentuk girik. Setelah orang tuanya meninggal kemudian diketahui bahwa tanah yang kita kuasai tersebut telah atas nama paman (adik orang tuanya) dan sudah terbit sertifikat. Tindakan apakah yang harus dilakuakn oleh si A untuk melindungi haknya tersebut?

  7. Si A membeli sebidang tanah milik (sertifikat milik) dari si B dan dibuatkan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tetapi si A belum mendaftarkan peralihan ke Agraria berarti pemegang hak atas tanah tersebut masih atas nama si B (pemegang hak lama). Apa resikonya ?

  8. Didalam ketentuan undang-undang tidak terlihat adanya keharusan untuk mendaftarkan (sertifikat)kecuali terjadi atau dilakukan peristiwa tertentu, namun apabila para pemegang hak menyadari fungsi dari sertifikat tersebut mereka akan mengurusnya dan prakteknya yang ditemukan pengurusan sertifikat terjadi karena apa ?

  9. Cara memperoleh sertifikat tanah bekas hak adat.Tanah bekas hak adat ialah/seperti :

    1. Hak-hak yang timbul berdasarkan hukum adat seperti pembukuaan tanah hutan. Tanah ini berubah menjadi hak pakai kemudian berubah menjadi hak milik;

    2. Hak-hak yang diberikan oleh penguasa seperti hak grant sultan di Sumatera Timur, Kepulauan Riau, tanah sewa di Kalimantan Barat yang diberikan golongan timur asing;

    3. Hak-hak yang diciptakan oleh pemerintah kolonial (Agrariche Eigendom Land Duiden Keritrech dan Altddurende Erfpacht);

    4. Hak usaha dalam tanah partikelir, yaitu hak milik pribumi atas tanah yang menjadi tanah partikelir. Setelah tanah partikelir dihapuskan maka hak itu aktif kembali hak usaha;

    5. Hak milik yang didaftarkan menurut PMA No.9 tahun 1959.

    Bagaimana caranya memperoleh sertifikat atas hak-hak bekas adat tersebut ?

  10. Cara memperoleh sertifikat tanah bekas hak barat. Yang dimaksud hak barat banyak macam haknya antara lain: hak eigendom, hak erfacht, hak postal, hak gebruik, hak konsesi dan hak sewa untuk perkebunan. Masalah yang banyak ditemui didalam praktek ialah cara memperoleh sertifikat bekas eigendom, hak erfpacht, dan hak postal. Bagaimana cara memperolehnya ?

  11. Sertifikat hilang atau rusak ,karena sesuatu hal bisa terjadi dari penguasaan secara fisik oleh si pemegang hak,misalnya tercecer, dicuri orang, kebakaran, dititipkan pada orang lain dan ternyata tidak pernah dikembalikan, dan lain-lain. Bagaimana cara yang dilakukan pemohon hak tersebut?

—————–Jawaban————–

[1] Pada situasi pesatnya pertumbuhan pembangunan di segala bidang dewasa ini, nilai atau fungsi tanah merupakan nilai tersendiri yang selalu menarik perhatian. Kiranya masalah itu diketahui oleh para pemegang hak atas tanah .Investasi (usaha) disektor pertanahan yang menonjol dewasa ini ialah pembangunan industry perumahan, proyek-proyek jalan tol, dan proyek lainnya disamping usaha perorangan yang semua ini memerlukan lahan tanah yang cukup luas sehingga harga tanah terus meningkat. Kondisi perkembangan tersebut menghimbau kepada para pemegang hak atas tanah agar memiliki bukti hak atas tanahnya, yaitu sertifikat.Di pedesaan, masyarakat pemegang hak berlaku secara adat kebiasaan.Masalah sertifikat baru dimohonkan setelah diperhadapkan kepada peralihan hak atas tanah tersebut seperti jual beli gadai warisan, dll. Berbeda dengan kondisi di perkotaan, masalah sertifikat merupakan keharusan dimiliki pemegang hak. Mereka telah menyadari akan nilai ekonomis dari sertifikat yaitu sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan baik sebagai jaminan pinjaman maupun mempercepat proses pemindahan (jual beli dan sebagainya)). Dari uraian tsb kita harus mengetahui apakah sesungguhnya sertifikat tanah itu?

Jawab :

Sertifikat adalah suatu berkas surat yang menunjukan tanda bukti hak atas sebidang tanah . Berkas tersebut terdiri dari salinan buku tanah, salinan surat ukur, dan sampul yang dijahit menjadi satu serta sertifikat tersebut diterbitkan oleh agraria.Dengan terbitnya sertifikat berarti dokumen tentang asal-usul tanah yang kita kuasai telah ada di kantor agraria. Oleh undang-undang sertifikat tersebut dinilai sebagai bukti hak yang kuat. Up

[2] Didalam pemberitahuan harian surat kabar sering kita baca sertifikat palsu, kondisi ini dapat membingungkan kita, bagaimana hal itu terjadi dan apabila hal itu diperhadapkan kepada kita, apakah yang harus kita lakukan ?

Jawab :

Seperti yang diuraikan pada nomor satu diatas bahwa sertifikat ini diterbitkan oleh agraria. Artinya segala dokumen surat-surat yang berhubungan dengan sertifikat ada dokumennya di kantor agraria. Apabila dokumen itu tidak ada atau tidak pernah ada berarti sertifikat tersebut palsu. Setiap orang yang ingin mengetahui keaslian sertifikatnya harus pergi ke kantor agraria yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mengecek apakah dokumen sertifikat tersebut ada di agraria (sah).Untuk itu pihak agraria selalu terbuka untuk membantu kita. Kepada yang memegang sertifikat palsu ada baiknya kita laporkan kepada yang berwajib/kepolisian untuk diusut/ditindak. Up

[3] Si A menguasai sebidang tanah yang berasal dari warisan orang tuanya, ia belum membuat /mengurus/memohon sertifikat milik atas tanah itu. Si A ingin menjaminkan tanah tersebut karena butuh uang untuk anaknya yang kuliah, namun pemilik uang tidak mau karena si A belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Tindakan apakah yang harus dilakukan si A untuk memperoleh sertifikat tsb ?

Jawab :

Si A harus pergi ke kantor Agraria setempat meminta petunjuk dari agraria tentang hal-hal persyaratan yang harus dipenuhi si A.Oleh agraria selanjutnya memerintahkan suatu panitia atau pejabat yang ditunjuk agraria bekerja sama dengan aparat desa wilayah tanah tersebut.

  • Penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya lalu dilakukan pengukuran. Riwayat tanah menunjukkan asal-usul tanah (tanah adat, warisan orang tua, dsb) yang dikuatkan bukti-bukti keterangan baik dari aparat desa maupun para ahli waris dari orang tua si A/bukti pembagian waris dari orang tua. Pengukuran/batas dilakukan secara cermat disaksikan oleh sebatas tanah tersebut;

  • Hasil penyelidikan tersebut (riwayat tanah, penunjukan batas tanah) ditulis/dituangkan dalam daftar isian yang telah tersedia.

  • Selanjutnya panitia melakukan pengumuman melalui desa/kelurahan tersebut kemungkinan ada orang lain yang merasa berhak atas tanah tersebut. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu agraria menerbitkan sertifikat milik terhadap si A. Dari sini jelas segala persyaratan untuk penertiban serifikat tersebut telah tercatat dan ada dikantor agraria. Up

[4] Si A memiliki sebidang tanah berasal pembelian dari si B dalam bentuk hak girik/belum sertifikat. Ketika si A ingin menguruskan sertifikat ke kantor agraria ternyata diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama si C. Apakah yang harus dilakukan si A dalam menghadapi permasalahan tanah yang dikuasai tersebut?

Jawab :

Si A meminta petunjuk dari Agraria artinya dari pihak agraria akan diketahui bagaimana terjadinya terbit sertifikat tersebut yang jelas terlihat dalam dokumen buku tanah yang persyaratan-persyaratannya berupa surat-surat yang terlampir di berkas. Surat-surat inilah yang perlu kita cek apakah benar atau dipalsukan. Kalau kita dapat membuktikan bahwa persyaratan tersebut adalah dipalsukan keadaan inilah yang kita laporkan baik kepada agraria untuk meminta pendapat atau instansi penegak hukum (kepolisian untuk diusut). Apabila ternyata keterangan/surat tersebut dipalsukan jelas bukti sertifikat atas nama si B akan dicabut/dibatalkan melalui keputusan penagdilan maupun cara lain yang ditangani oleh agraria. Up

[5] Di dalam pesatnya pembangunan dewasa ini kasus yang menyangkut pertanahan mengenai juga meningkat oleh oknum-oknum yang btidak bertanggung jawab. Hal itu terlihat karena ada lubang-lubang rawan yang belum dihayati oleh pemegang sertirfikat. Sasaran mereka biasanya orang-orang awan hukum dan mudah dikelabui. Contohnya si A mempunyai sertifikat tanah milik, ia membutuhkan uang Rp 2.000.000,- lalu menjaminkan sertifikat kepada si B. Dan si B dengan licik menjadikan blanko-blanko surat yang ditanda tangani oleh si A. Karena si A percaya dia mau akrena yang bersangkutan membutuhykan uang segera. Si A kemudian ingin membayar pinjamannya karena bunganya kepada si B dan setelah ditemui si B ternyata sertifikat tersebut telah dibalik namakan atas nama si B dan diaguhnkan sebagai jaminan kepada salah satu bank. Si A jadi bingung kemana dia harus mengadukan persoalannya dan apa yang harus dilakukannya?

Jawab :

Dari praktek pengalaman yang terjadi mengenai seluk-beluk kejahatan yang menyangkut pertanahan pemerintah (Mendagri/BPN) telah berusaha mempekecil celah-celah yang sering dimanfaatkan penjahat.

Khusus mengenai hak atas tanah setiap adanya peralihan hak/jual beli gadai dan sebagainya haruslah kita laporkan.Berarti situasi hak atas tanah kita tersebut telah dicatat dan diketahui di agraria. Apabila si B ingin membalik namakan sertifikat atas namanya jelas mengalami kesulitan karena balik nama tersebut harus dikaitkan dengan apa yang tercatat di BPN / Agraria, yakni bahwa tanah/sertifikat adalah status jaminan. Dengan kata lain harus terlihat secara jelas penyelesaian jaminan kemudian bukti akta jual beli yang diterbitkan pembuat akta tanah antara lain si penjual dengan si B selaku pembeli.

Dalam kasus tersebut di atas , si A menyerahkan sertifikat kepada si B dibawah tangan dan atas dasar percaya sehingga pengawasan dari instansi berwenang (agraria)tidak terpantau. Terhadap kasus ini sebaiknya segera kita laporkan kepada pihak kepolisian/penegak hukum agar dilakukan pengusutan dengan dugaan telah terjadi pemalsuan surat-surat didalam menerbitkan balik nama, yang jelas akan melibatkan beberapa orang sehingga memakan waktu yang cukup lama didalam menyelesaikannya. Kita juga akan mengalami kesulitan di pihak bank. Mereka tidak mau begitu saja membantu/memberikan sertifikat kecuali kita bersedia mengembalikan pinajman si B, sehingga kita dihadapkan kepada permasalahan yang pelik penyelesaiannya. Up

[6] Si A menguasai sebidang tanah berasal dari orangtuanya, hak tanah masih dalam bentuk girik. Setelah orang tuanya meninggal kemudian diketahui bahwa tanah yang kita kuasai tersebut telah atas nama paman (adik orang tuanya) dan sudah terbit sertifikat.Tindakan apakah yang harus dilakuakn oleh si A untuk melindungi haknya tersebut?

Jawab :

Perangkat desa (RT,RW,Kepala Desa) Kelurahan adalah aparat yang tugasnya berkaitan dengan pertanahan di Desa/Kelurahan tersebut. Didesa selalu ada buku tanah-tanah atas tanaha-tanah yang ada didesa tersebut.Apabila terjadi perpindahan hak atas sebidang tanah harus di catat dibuku tanah desa tersebut sehingga terlihat apabila ada peralihan hak, apakah jual beli, apakah waris atau hibah dan lain-lain. Si A sebaiknya melaporkan ke kelurahan untuk mengecek apakah terhadap tanahnya telah pernah terjadi peralihan hak, siapa-siapa yang melakukan dan apa dasarnya. Mungkin orang tua si A telah menjual tanah tersebut kepada pamannya, akrena harus dicek bagaimana kebenaran jual beli tersebut dipalsukan atau mungkin oknum kelurahan menerbitkan suatu surat keterangan yang ternyata surat keterangannya tersebut tidak berhak dimiliki oleh pamannya. Dari petunjuk yang kita peroleh dari perangkat desa memudahkan kita untuk melakukan tindak lanjut seperti pengaduan ke kepolisian bahwa telah terjadi pemalsuan/penerbitan surat-surat yang dilakukan pamannya bekerja sama dengan aparat desa untuk memperoleh sertifikat tanah si A. Up

[7] Si A membeli sebidang tanah milik (sertifikat milik) dari si B dan dibuatkan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tetapi si A belum mendaftarkan peralihan ke Agraria berarti pemegang hak atas tanah tersebut masih atas nama si B (pemegang hak lama). Apa resikonya ?

Jawab :

Peraturan pemerintah No.10/1961 pasal 22 ayat (3) mengandung perintah untuk segera mendaftarkan peralihan hak seperti jual beli. Apabila pendaftaran itu dilalaikan, sanksi yang tegas tidak ada.Didalam praktek kondisi demikian itu dapat merugikan si pembeli apabila ada maksud jahat dari penjual seperti mengambil sertifikat tersebut lalu menjual lagi kepada orang lain atau melaporkan bahwa sertifikatnya hilang lalu terbit sertifikat baru kemudian di jual kepada orang lain.

Di dalam sertifikat, penjual adalah sebagai pemegang hak maka ia dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain sehingga terjadilah kesulitan terhadap pembeli pertama. Didalam proses penyelidikan ternyata pembeli pertama itu beritikad tidak baik sehingga yang bersangkutan harus dilindungi oleh hukum. Pembeli demikian akan lebih kuat posisinya dalam sengketa, sebaliknya pembeli yang lalai mendaftarkan sertifikatnya posisinya lemah. Up

[8] Sampai dimanakah kekuatan sertifikat bagi pemegangnya dan hal-hal apakah yang harus dimaklumi oleh pemegang sertifikat atas tanah tersebut ?

Jawab :

Karena didalam sertifikat diuraikan/ ditulis mengenai jenis hak pemegang hak,keterangan fisik mengenain tanah, beban di atas tanah, dan peristiwa hukum yang penting dengan tanah, yang semuanya itu diisi oleh pejabat yang berwenang (kepala kantor pendaftaran tanah), maka apa yang terurai dalam sertifikat itu dianggap benar dan oleh perundang-undangan dinyatakan sebagai yang kuat. Up

[9] Didalam ketentuan undang-undang tidak terlihat adanya keharusan untuk mendaftarkan (sertifikat)kecuali terjadi atau dilakukan peristiwa tertentu, namun apabila para pemegang hak menyadari fungsi dari sertifikat tersebut mereka akan mengurusnya dan prakteknya yang ditemukan pengurusan sertifikat terjadi karena apa ?

Jawab :

Terjadi karena 2 (dua) kemungkinan:

1. Atas kemauan pemegang hak sendiri :

  • Sadar akan kegunaan sertifikat;

  • Hendak mengamankan atau memperkuat pembuktian hak atas tanah;

  • Memudahkan pemindahan hak atau pembebanan hak atas tanah;

  • Permintaan orang lain (pihak lain), misalnya pihak bank karena mereka ingin mengetahui kepastian hukum atas tanah yang dijadikan jaminan/agunan.

2. Di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 20 ayat (1) PP No.10/1961 berbunyi : Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia maka yang menerima tanah itu sebagai ahli waris wajib meminta pendaftaran peralihan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.

  • Pasal 22 PP No.10/1961 tentang tanah-tanah yang sudah dibukukan, apabila hak atas sudah pernah didaftarakan/ dibukukan menurut peraturan lain,misalnya berdasarkan PMA No.9 tahun 1959 sebelum PP NO.10/1961 berlaku,apabila pemegang haknya hendak mengalihkan atau membebani haknya, sertifikat hak (berdasarkan peraturan lain) harus keluar terlebih dahulu.Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menolak membuat akta bila kepadanya tidak diserahkan sertifikat.Tanah yang sudah pernah didaftar itu mungkin bekas hak barat atau boleh jadi tanah bekas hak Indonesia.

  • Pasal 25 PP No.10/1961 tentantg tanah yang diperalihkan, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan dan dijual yang akta jual belinya dibuat oleh PPAT dengan kewajiban segera mengurus sertifikatnya. Dalam praktek sering terjadi, tanah hak Indonesia yang belum pernah didaftara sudah dijual sebelum selesai sertifikatnya, hendak dijual lagi oleh si pembeli, hal ini tidak boleh. Up

[10] Cara memperoleh sertifikat tanah bekas hak adat.Tanah bekas hak adat ialah/seperti :

  • Hak-hak yang timbul berdasarkan hukum adat seperti pembukuaan tanah hutan. Tanah ini berubah menjadi hak pakai kemudian berubah menjadi hak milik;

  • Hak-hak yang diberikan oleh penguasa seperti hak grant sultan di Sumatera Timur, Kepulauan Riau, tanah sewa di Kalimantan Barat yang diberikan golongan timur asing;

  • Hak-hak yang diciptakan oleh pemerintah kolonial (Agrariche Eigendom Land Duiden Keritrech dan Altddurende Erfpacht);

  • Hak usaha dalam tanah partikelir, yaitu hak milik pribumi atas tanah yang menjadi tanah partikelir. Setelah tanah partikelir dihapuskan maka hak itu aktif kembali hak usaha;

  • Hak milik yang didaftarkan menurut PMA No.9 tahun 1959.

Bagaimana caranya memperoleh sertifikat atas hak-hak bekas adat tersebut ?

Jawab :

Diatur dalam PP No.10/1961 Pasal 15 dan PMPA (Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria) No.2 tahun 1962. Proses pengeluaran sertifikat melalui 3 cara :

  1. Kalau tanah sudah pernah dibukukan dan suarat-surat tanahnya masih ada langsung dapat dikeluarkan sertifikatnya;

  2. Kalau tanahnya belum pernah dibukukan atau tidak pernah dibukukan tetapi tidak ada surat-surat tanahnya, tetapi ada surat/keterangan yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan atau petunjuk bukti hak sebelum dikeluarkan sertifikat perlu pengumuman;

  3. Kalau tanahnya belum/sudah pernah dibukukan tetapi tidak ada alat bukti sama sekali, pengeluaran sertifikat setelah ada pengakuan hak oleh Gubernur.

Ad.1. terdapat tanah-tanah yang sementara telah didaftar pada waktu PP No.10/1961. Yang bersangkutan berhak meminta sertifikat dengan cara PMPA No.2/1962 yaitu :

  • Mengajukan permohonan tentang penegasan konversi hak atas tanahnya serta pendaftaran hak atas tanahnya serta pengeluaran sertifikatnya;

  • Permohonan itu dilampiri : (1) Surat tanda bukti hak atas tanah; (2) Surat ukur; (3) Surat tanda kewarganegaraan; dan (4)Suarat keterangan mengenai penggunaan tanah.

Ad.2. Permohonan dilampiri :

  1. (1)    Surat bukti hak seperti petunjuk pajak bumi/ kikitir/ surat girik/ surat IPEDA/ pajak; (2) Surat jual beli tanah itu kalau ada; dan (3) Surat keputusan pemberian hak kalau ada.

  2. Surat ukur/ gambar situasi (kalau sudah dibuat)

  3. Surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat bahwa : (1) Betul yang berhak atas tanah itu ialah pemohon; (2) Bahwa surat-surat bukti diatas (terlampir) adalah benar; dan (3) Bahwa penggunaan tanah itu adalah untuk perumahan/pertanian.

  4. Surat bukti kewarganegaraan, berkas permohonan tersebut diserahkan ke KPT/BPN untuk di cek/diteliti kemudian dilakukan pengumuman dan seterusnya.

Ad.3. Proses pengeluaran sertifikat di dalam hal ini lebih rumit tidak cukup dengan pengumuman seperti Ad.2, tetapi ditambah dengan pengumuman Panitia Tanah A (di singkat panitia A) terdiri dari : Ketua (Kepala BPN), Anggota (Pejabat, Camat, dan Kepala desa), Sekretaris (Pegawai dari Sub Direktorat Agraria (diatur dalam SKDM No. 96/1971 jo No. 142/1973).Permohonan ditujukan kepadan Gubernur/Kepala Daerah setempat melalui kepala kantor BPN wilayah setempat)

Surat permohonan itu dilampiri :

  1. Surat keterangan lurah dikuatkan camat dan diketahui oleh kepala Sub Direktorat Agraria setempat (BPN).

  2. Surat tanda bukti kewarganegaraan pemohon.

  3. Surat keterangan menerangkan mengenai penjelasan tanah, statusnya, subjeknya, penggunaannya, dan lain-lain.

  4. Setelah permohonan tersebut diajukan lalu dicek dan ternyata cukup untuk dapat dijadikan pegangan untuk proses selanjutnya lalu panitia A meminta untuk bekerja. Hasil pemeriksaan panitia A kemudian diumumkan di kantor lurah, camat, dan BPN selama 2 bulan berturut-turut, kemudian diterbitkan sertifikat. Up

[11] Cara memperoleh sertifikat tanah bekas hak barat. Yang dimaksud hak barat banyak macam haknya antara lain: hak eigendom, hak erfacht, hak postal, hak gebruik, hak konsesi dan hak sewa untuk perkebunan. Masalah yang banyak ditemui didalam praqktek ialah cara memperoleh sertifikat bekas eigendom, hak erfpacht, dan hak postal. Bagaimana cara memperolehnya ?

Jawab :

Ada 3 (tiga) pola seperti diuraikan mengenai tanah bekas hak adat, yaitu :

1. Ada tanda bukti haknya, maka dapat segera dikeluarkan sertifikatnya (dasar hukumnya pasal 2 PMA No.13 tahun 1961). Tanah bekas hak barat semuanya sudah di daftar menurut overschijvingordonnantie (Stb.1834 No 27). Tanda bukti haknya ialah grosse akta dan surat ukur.Kalau grosse akta hak masih ada atau minute aktanya masih ada tersimpan dibekas kantor kadaster, atas permohonan yang berhak oleh kantor pendaftaran tanah dapat langsung dikeluarkan sertifikat. Permohonan yang berhak dilampirkan : (1) Grosse akta haknya; (2) Surat ukur; dan (3) Surat bukti kewarganegaraan pemegang hak.

Kantor pendaftaran tanah setelah memeriksa surat-surat tersebut akan menegaskan konversi haknya (berpedoman kepada PMA No.13 tahun 1961 dan PMDN No.2 Tahun 1970) kemudian KPT membuat buku tabah dan sertifikat.

(2) Apabila grosse akta tidak ada juga minute di kantor pendaftaran tanah , tetapi ada catatan atau surat di KPT yang dapat dijadikan petunjuk bahwa benar orang tertentu sebagai pemegang hak. Catatan itu misalnya, ada pendaftaran hipotek dimana orang pemohon sebagai yang berhak atas tanah itu,adasalinan surat akta jual beli dinamakan sebagai pembeli atau surat-surat lain seperti surat pajak tanah atas nama pemohon. Dalam hal tersebut di atas bahwa petunjuk bukti-bukti hak belum sempurna secara juridis. Cara yang dilakukan pemohon/yang merasa berhak ialah melakukan/mengajukan permohonan kepada agraria kabupaten/kotamadya agar : ditetapkan konversi haknya; dan didaftarkan serta dikeluarkan sertifiikat haknya.

Surat permohonan itu dilampiri :petunjuk bukti hak yang ada (misalnya surat pajak dan sebagainya); dan Surat bukti kewarganegaraan.

Penanganan oleh kantor pendaftaran tanah : memeriksa semua berkas permohonan dan setelah memenuhi persyaratan maka diadakanlah pengumuman di dua surat kabar dengqaan iklan dalam waktu dua bulan.Setelah pengumuman pertama boleh mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada kepala sub direktorat agraria setempat. Setelah semuanya beres maka kantor pendaftaran tanah segera membuatkan surat ukur/gambar situasinya kemudian dikeluarkan sertifikatnya.

(3) Tidak ada grosse akta maupun minute juga tidak ada surat/keterangan sebagai petunjuk bahwa orang tertentu yang berhak, tetapi ada orang yang merasa bahwa dialah yang berhak atas tanah tertentu. Dalam keadaan demikian perlu acara pengakuan hak (pasal 4 PMA No 13 tahun 1961). Permohonan pengakuan hak ditujukan oleh yang merasa berhak kepada menteri dalam negeri untuk perhatian direktorat jendral agraria. Permohonan disampaikan melalui kantor sub direktorat agraria setempat. Permohonan biasanya dilampiri segala surat-surat/keterangan yang dapat menunjang bahwa benar permohonan yang berhak. Misalnya keterangan pendaftaran tanah. Didalam permohonan tersebut kepala agraria setempat juga memberikan pendapatnya bahwa tanah tersebut telah diperiksa oleh panitia tanah A. Berdasarkan permohonan tersebut menteri agraria mengeluarkan surat keputusan pengakuan hak,kemudian KPT membuat buku tanah dan menerbitkan sertifikat.

Catatan : Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 dan PMDN No.3 tahun 1979 dalam pasal i menegaskan menegaskan bahwa hak asal barat itu tidak akan diperpanjang masa berlakunya. Jangka waktu berakhir selambat-lambatnya apda tanggal 24 September 1980 tanah hak itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kepada yang memenuhi syarat seperti disebut dalam PMDN No.3 tahun 1979 diberi kesempatan paling lambat tanggal 24 September 1980. Up

[12] Sertifikat hilang atau rusak ,karena sesuatu hal bisa terjadi dari penguasaan secara fisik oleh si pemegang hak, misalnya tercecer, dicuri orang, kebakaran, dititipkan pada orang lain dan ternyata tidak pernah dikembalikan, dan lain-lain. Bagaimana cara yang dilakukan pemohon hak tersebut?

Jawab :

Pemohon hak secara tertulis memohon kepada BPN untuk perhatian seksi pendaftaran tanah. Surat permohonan itu dilampiri :

  • Keterangan terperinci tentang tanah yang sertifikatnya diminta itu.Keterangan itu meliputi jenis hak, nomor hak, luasnya keterangan batas-batasnya,nomor surat ukur/gambar situasi kalau ada dilampiri dengan kopi sertifikat.

  • Surat keterangan dari kantor polisi setempat yang menyatakan bahwa sertifikat dimaksud telah dilaporkan hilang. Atas permohoan tersebut KPT kemudian mengumumkan dalam surat kabar setempat dan Berita Negara RI dua kali berturut-turut.Bila tidak ada yang keberatan maka KPT mengeluarkan sertifikat yang dimaksud. Up

[13] Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat tanah hak milik adat dan bagaimana prosesnya di kantor BPN ?

Jawab :

  1. Persyaratan konversi hak asal milik adat yaitu :

    • Surat kikitir,letter C, kohir atau verponding Indonesia yang asli;

    • Kalau ada surat jual beli, akta, hibah, tukar menukar maupun warisan;

    • Surat dari kepala desa dan dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah;

    • Pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dibebani utang piutang/hipotek

    • Surat keterangan riwayat tanah;

    • Lunas pajak PBB tahun terakhir;

    • Fotocopy KTP
  2. Proses pengelolaan yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan sebagai berikut :

    • Meneliti permohonan apakah sudah lengkap atau belum, kalau sudah lengkap segera dip roses;

    • Diadakan pengumuman selama 2 bulan di kantor desa/kelurahan dan kantor camat;

    • Diadakan pemasangan tanda batas atau penunjukkan tanda batas tanah disaksikan para pemilik tanah yang berbatasan;

    • Pengukuran batas tanah secara kadaster;

    • Pembuatan Su/GS;

    • Pembuatan buku tanah dan penerbitan sertifikat. Up

[14] Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk balik nama ke BPN ?

Jawab :

Pendaftaran balik nama karena peralihan hak/jual beli, syarat-syaratnya :

  1. Melampirkan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat PPAT Camat maupun PPAT Notaris;

  2. Membawa sertifikat tanahnya. Jika belum ada tempuh melalui konversi;

  3. Mengisi formulir dan menandatangani untuk mendapat ijin peralihan hak (PMA No.14/61);

  4. Mengisi formulir surat pernyataan pemilikan tanah yang sudah dipunyai;

  5. Melampirkan KTP;

  6. Membayar biaya balik nama (¼ % × harga dalam akta). Up

[15] Apakah tanah hibah bisa dibalik nama dan bagaimana prosedurnya ?

Jawab :

Pendaftaran balik nama karena hibah :

  1. Surat akta hibah yang dibuat oleh pejabat PPAT Camat maupun PPAT Notaris;

  2. Membawa sertifikat tanah yang dihibahkan. Bila belum tempuh konversi;

  3. Mengisi formulir pernyataan pemilik tanah penerima hibah;

  4. Melampirkan foto copy KTP penerima hibah dan pemberi hibah;

  5. Mengisi formulir pernyataan tanah untuk perizinan peralihan hak karena hibah;

  6. Membayar biaya balik nama dan pendaftaran (¼ % × harga dasar × luas tanah). Up

[16] Surat apa saja yang harus dibawa untuk dibalik nama tanah yang berasal dari lelang?

Jawab :

Pendaftaran balik nama tanah dari lelang :

  1. Surat kutipan otentik berita acara lelang yang dikeluarkan dari kantor lelang setempat;

  2. Sertifikat tanah yang dilelang;

  3. Foto copy KTP pembeli lelang dan foto copy KTP pemilik tanah;

  4. Lunas pajak PBB tahun terakhir. Up

     

[17] Apabila kita dapat warisan, penerima waris harus mendaftarkan tanahnya kemana dan apa syarat-syaratnya ?

Jawab :

Balik nama tanah karena waris sebagai berikut :

  1. Penerima waris harus melampirkan surat keterangan akta waris;

  2. Membawa sertifikat tanah yang diwariskan . Jika belum ada ditempuh melalui konversi

  3. Foto copy KTP;

  4. Lunas pajak PBB tahun terakhir. Up

     

[18] Bagaimana cara mengajukan penggantian sertifikat tanah yang hilang ke BPN dan bagaimana penggantian sertifikat yang rusak ?

Jawab :

Penggantian sertifikat tanah yang hilang sebagai berikut :

  1. Pemilik sertifikat yang hilang melaporkan ke kepolisian setempat dan meminta surat keterangan kehilangan;

  2. Menyampaikan permohonan untuk sertifrikat baru;

  3. Diumumkan dalam berita negara satu kali dan diumumkan dalam surat kabar harian setempat 2 kali selama 2 bulan berturut-turut;

  4. Pemohon membayar biaya pengumuman dan biaya administrasi.

Penggantian sertifikat yang rusak sebagai berikut :

  1. Pemilik sertifikat memohon sertifikat kepada kantor pertanahan setempat;

  2. Menyerahkan sertifikat tanah yang rusak/cacat;

  3. Membayar biaya sertifikat pengganti dengan biaya administrasi. Up

     

[19] Bagaimana prosedur pensertifikatan tanah wakaf, misalnya untuk tanah yang dipergunakan mesjid setelah terbit PP No 28 tahun 1977 dan sebelum PP No 28 tahun 1977 ?

Jawab :

Tata cara proses mensertifikatkan tanah wakaf setelah terbit PP No.28 tahun 1977 sebagai berikut :

  1. Kepala keluarga (selaku wakif),saksi dan nadzir pergi ke kantor KUA menghadap PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf);

  2. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir;

  3. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW untuk selanjutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW) dan salinannya ;

  4. Wakif, nadzir dan saksi pulang dengan membawa salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW);

  5. PPAIW atas nama nadzir menuju ke kantor pertanahan setempat dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan mengantar formulir W-7;

  6. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf kepada nadzir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Dasar hukum wakaf tanah milik :

  1. PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

  2. PMA NO.1 tahun 1978 tentang Peraturan pelaksanaan PP No.28/1977. Up

     

[20] Apakah keuntungan tanah yang sudah bersertifikat ?

Jawab :

  1. Dengan sertifikat, Anda dapat membuktikan secara sangat meyakinkan akan hak yang dipunyai atas sebidang tanah;

  2. Kalau anda perlu kredit bank, sertifikat tanah anda akan sangat menolong, sebab bank berpendapat bahwa tanah anda adalah jaminan yang aman;

  3. Bagi ahli waris sertifikat tanah akan menjamin hak-hak yang mereka peroleh;

  4. Pembeli tanah anda akan menawar harga tanah lebih tinggi;

  5. Menjual tanah akan lebih gampang. Up

     

[21] Hal-hal apa yang perlu diketahui dalam membeli tanah agar memperoleh tanah yang sesuai keperluan dan memberikan rasa aman ?

Jawab :

  1. Rencana tata guna dilokasi tanah yang akan dibeli;

  2. Hak apakah tanah yang akan dibeli;

  3. Bolehkah anda membeli tanah itu;

  4. Apakah tanda bukti hak penjual dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

  5. Ada atau tidak ada bangunan di atas tanah itu, milik siapa;

  6. Bebaskan tanah itu dari jaminan;

  7. Tidaklah tanah tersebut terlibat dalam perselisihan;

  8. Siapa yang berhak menjual tanah itu;

  9. Pembuatan akta jual beli harus dihadapan pejabat PPAT camat maupun PPAT Notaris. Up

     

[22] Dapatkah dijelaskan dalam waktu berapa lama permohonan sertifikat bisa diselesaikan ?

Jawab :

Jangka waktu pelayanan dalam bidang pertanahan sebagai berikut :

No

Jenis Pelayanan Pertanahan

Jangka Waktu

1

Penyelesaian permohonan hak atas tanah penerbitan dan sertifikat

75 hari

2

Penerbitan sertifikat konversi/balik nama hak milik adat

86 hari

3

Penyelesaian pertimbangan aspek tata guna tanah

7 hari

4

Penerbitan sertifikat pengganti terhadap sertifikat yang hilang

86 hari

5

Penerbitan sertifikat tanah yang rusak

14 hari

6

Penerbitan keterangan, kutipan, salinan, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT)

5 hari

7

Penerbitan sertifikat balik nama/peralihan hak atas tanah

10 hari

8

Penerbitan sertifikat hak bangunan/Hipotek/CV

7 hari

9

Penerbitan sertifikat asal SK Redistribusi Land Reform dan Pemisahan /penggabungan

32 hari

Up

Kurs Counter BCA Untuk Blog


KURS COUNTER BCA yang selalu terupdate ini bisa anda pasang sebagai gadget blogspot dan widget wordpress berbayar anda, namun untuk wordpress yang gratis belum bisa, karena wordpress gratis terbatas dalam membaca beberapa kode HTML. Buat anda yang menggunakan blogspot tentu tidak masalah karena blogspot tidak membatasi pembacaan terhadap semua kode HTML,  untuk memasang di blog anda bisa langsung mengambil kodenya dengan mengklik disini….!

Cetakan Tahun”05″ Pada Tek Proklamasi Uang Kertas 10.000 Rupiah Sudah Benar


Adanya isu yang beredar bahwa uang kertas Rp. 100.000,-  yang dikeluarkan oleh BI kesalahan cetak pada tek Proklamasi yang tertulis pada tahun “05” kini terjawab sudah.

Berita ini sempat membuat publik bertanya, mengapa BI sampai meloloskan uang kertas tersebut, padahal terjadi kesalahan pada cetakan gambar tek proklamasi pada tahunnya,  yang sebenarnya kalau mengacu peristiwa pembacaan  Proklamasi Kemerdekaan adalah tanggal 17 Agustus tahun 45, tetapi dalam uang pecahan tersebut ditulis “o5″. Akan tetapi semua isu mengenai salah cetak tersebut tidak benar, mengenai tahun “05” yang dicetak pada tek proklamasi uang kertas Rp. 1oo.000,- sudah tepat. Baca pos ini lebih lanjut

Cara Download Dan Registrasi Di Ziddu.com


Untuk bisa mendownload di Ziddu.com bagi yang belum menjadi member Ziddu.com, anda harus registerasi dulu untuk menjadi member. Bagi yang sudah jadi member buka dulu akun kamu sebelum mendownload. Baca pos ini lebih lanjut

Free Web Hosting – 1500 MB Disk Space,100 GB Data Transfer


Jika Anda ingin memiliki kualitas profesional dalam shared hosting paket hosting bebas, datang dan dengan host 000webhost.com dan pengalaman pelayanan terbaik Anda bisa mendapatkan gratis. Baca pos ini lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: